Pengalaman Mengurus Perpanjangan SIM di Poltabes Samarinda

Pada hari Jumat, 23 Nopember 2007 saya mengurus perpanjangan SIM A di Poltabes Samarinda, Kalimantan Timur. Saya berangkat sekitar pukul 8.00 WITA dengan harapan antrian yang ada belum panjang. Saat tiba di sana keadaan masih sepi. Setelah melapor pada petugas loket, saya diarahkan untuk melakukan tes kesehatan terlebih dahulu di praktik dokter yang telah ditunjuk sebelum mengambil formulir. Ketika hendak menuju ruang praktik dokter yang berada di seberang jalan kantor Polisi, ada seorang pria menawarkan jasanya untuk membantu proses perpanjangan SIM saya. Dari pakaian yang dikenakannya, saya dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa dia adalah seorang polisi. Tentu saja kecuali bila kaos olahraga Poltabes Samarinda yang berwarna coklat muda itu dijual bebas di pasaran, jadi siapapun bisa memakainya. Sungguh sangat kontras dengan tulisan-tulisan yang dipajang di dinding ruang Bagian SIM yang intinya tentang larangan menggunakan jasa calo dalam mengurus SIM, sementara calonya sendiri adalah seorang Polisi. Mungkin ini adalah salah satu contoh nyata dari pepatah “gajah dipelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan terlihat”.

Tempat tes kesehatan ternyata baru buka sekitar pukul 9.00 WITA. Tidak ada antrian yang jelas, ataupun nomer urut antrian. Yang ada hanyalah kumpulan orang yang berebut agar dapat giliran tes duluan. Tampaknya ketidaksabaran masih menjadi ‘budaya’ orang Samarinda. Untuk sesaat sempat terlintas rasa malu menjadi warga Samarinda, haruskah saya berbudaya seperti mereka? Setelah mendaftar, saya pun menunggu giliran dipanggil. Tes kesehatan yang dimaksud ternyata hanyalah tes buta warna. Ada satu kejadian yang menarik perhatian saya. Entah kenapa, ada seorang pria yang diminta untuk menggambar ‘orang’ di selembar kertas kosong. Sebuah tes yang sangat familiar bagi saya, seorang mahasiswa psikologi, yaitu tes DAP. Yang membuat saya prihatin adalah tidak diperhatikannya administrasi tes DAP. Ruangan tes yang tidak layak dan meja sebagai alas menggambar yang tidak rata. Entah bagaimana dengan jenis kertas, jenis pensil dan keruncingan pensil yang digunakan, apakah sesuai dengan administrasi tes atau tidak. Tentu saja saya jadi berburuk sangka, dengan mempertanyakan berwewenangkah sang tester untuk melakukan tes DAP, dan apakah interpreter tes tersebut adalah seorang psikolog.

Setelah mendapatkan hasil tes kesehatan, saya pun melanjutkan proses perpanjangan SIM. Membeli formulir, lalu menunggu giliran untuk mendapatkan semacam kuitansi atau resi. Setelah itu saya mengisi formulir dan mengembalikannya lagi ke loket selanjutnya untuk menunggu giliran cek data. Setelah cek data saya mendapatkan nomor antrian untuk foto di ruang produksi SIM, dan kembali menunggu giliran dipanggil. Selama tiga kali menunggu tersebut –tidak termasuk menunggu giliran tes kesehatan-, saya berkesempatan memperhatikan orang-orang di ruangan tersebut. Ada seorang calo yang mengurus SIM untuk 7 orang. Ada seorang tentara, entah dari bagian mana, yang membawa 2 orang. Ada seorang Provost yang menguruskan SIM 1 orang. Belum lagi mereka yang dibantu oleh ‘orang dalam’. Pada umumnya proses yang mereka lalui cukup cepat, terutama yang dibantu oleh oknum Provost tersebut. Beli formulir, isi, langsung masuk ke ruang produksi SIM untuk foto. Begitu pula dengan mereka yang dibantu oleh ‘orang dalam’. Saya hanya berpikir, jika antrian saya terus menerus dilangkahi seperti ini entah kapan saya akan mendapat giliran untuk masuk ke ruang produksi SIM dan menunggu giliran untuk difoto. Seandainya saja dipisahkan loket ‘urus sendiri’ dan loket ‘diuruskan’, mungkin antrian di loket ‘diuruskan’ akan jauh lebih panjang.

Akhirnya sekitar pukul 12.30 WITA nomor urut saya dipanggil untuk masuk ke ruang produksi SIM bersama 9 nomor urut lainnya. Yang membuat saya heran adalah yang berkumpul di ruang tersebut untuk menunggu giliran difoto ada sekitar 30 orang. Syukurlah setelah tanda tangan, cap jempol, dan difoto, saya hanya perlu menunggu sekitar 10 menit untuk mendapatkan SIM A saya yang telah diperbaharui.

Sungguh suatu pengalaman yang luar biasa. Tampaknya jika semua pelaku KKN dihukum mati seperti di Cina, Indonesia akan menjadi sepi.

Ferry Aldino
Warga Samarinda, sedang melanjutkan studi di Yogyakarta

Limitation for freedom of expression

Introduction

Topic : Limitation for freedom of expression

Information : The disadvantages of application freedom of expression

Background : Freedom of expression has been in wrong way

Thesis Statement : Because Freedom of expression has been in wrong way, it should be limited by government.

Content

Pro Argument

1. Freedom of expression has always been misunderstood as a freedom to give opinion without regarding others’ rights.

a. Many people become more selfish after Freedom of Expression was implemented

b. Many people think that they are completely right

c. They just like to speak not to listen

d. Every problem becomes difficult to get agreement and solution

e. Democration could not be implemented anymore

2. Most of people always make Freedom of expression as an excuse to do whatever they want.

a. Many irresponsible people justify their action.

b. They use violence

c. They make anarchism as a form of expression

d. They break public tools

e. Society becomes chaos

3. The implementation of Freedom of expression brings more bad impacts.

a. Demonstration

b. Pornography

c. Separatism

d. Violence

Counter Argument

1. Freedom could not be limited

2. We have ever felt how our freedom of expression was limited in Orde Baru

Refutation

1. Freedom doesn’t mean that we are free to do whatever we want without limitation

2. Orde Baru is the era when there is no freedom at all.

Solution

1. Government must give some understanding about how freedom of expression should be.

2. Government must limit freedom of expression.

Conclusion

Freedom of expression has been existing in Indonesia since 1945 when we declared our independence. However, this freedom was not exist during Orde Baru regime. This freedom was completely limited by the violence of military power. Fortunately, this regime just stood about 32 years old. After Orde Baru collapsed, reformation era was introduced and freedom of expression became an epidemic around this country. Somehow, since that era, freedom expression has been in wrong way. We should admit that our life in this reformation era is not better than in Orde Baru regime, even worse. There are a lot of bad impacts that occur because of freedom of expression such as demonstrations, pornography, sexual abuses, violences, and even corruptions. Because freedom of expression has been in wrong way, it should be limited by government.

First, freedom of expression has always been misunderstood as a freedom to give opinion without regarding others’ rights. Many people become more selfish after Freedom of Expression was implemented. Many people think that they are completely right while others are wrong. If there is a problem, they just like to speak not to listen to others. They won’t appreciate others’ argument unless others’ argument has same way with their opinion and support each other. Their stubborn attitude makes every single problem that occurs in our country become difficult to get an agreement and solution. Every problem can only be solved by voting. Solution just appears from the power of majority while the right of minority is not concerned and participated. Because all of that , democration in this country could not be implemented anymore.

Second, most of people always make Freedom of expression as an excuse to do whatever they want. Many irresponsible people justify their action. They even use violence to make sure to others that their opinion is right while others’ is wrong. They make anarchism as a form of expression. They make graffiti everywhere, break public tools and burn anything else to show their expression and opinion. Because of their action, society becomes chaos.

Third, the implementation of Freedom of expression brings more bad impacts. There are demonstration, separatism, pornography and violence. Many people think that demonstration as the only way to give their opinion so that there is no day without demonstration. Pornography as an expression of ‘art’ occurs everywhere and becomes an epidemic to the society. Now, most of society’s way of life could not be separated from this stuff. Not only that, many people use this freedom moment to separate from our country like GAM, OPM, RMS and so on. A lot of kind of separatism occur in every region because they say that they have a right to do this action which is freedom of expression. They even use violence to force Indonesian government to legalize their action.

Some people say that freedom of expression must not be limited. They argue that according to the meaning of freedom itself, freedom is not appropriate with limitation. Furthermore, they say that we have ever felt how our freedom of expression was limited in Orde Baru. I agree that freedom is not appropriate with limitation but is it worth if we are free to do whatever we want even break the law and our democration way of life in the name of freedom of expression?. I don’t think so. We know that how horrible the limitation in Orde Baru was. This regime usually used military power to punish every person that gave his/her opinion about especially the weakness of this regime. But, that was not a form of limitation on freedom of expression. That was a form of dictator which there is no freedom at all. Of course we all don’t want that happens again. The limitation in here is not as strict as Orde Baru regime did. This limitation is just to control our freedom of expression so that its implementation will still in the way of democration way of life.

There is some solutions to solve this problem. First, government must give some understanding about how freedom of expression should be. Government and NGO should be active to this action so that people will not misunderstand about freedom of expression again. Second, Government must limit freedom of expression in order to make a better way for implementation of freedom of expression so that our democratic way of life is still exist in this country.

After short discussion, we can conclude that freedom of expression in Indonesia has been in wrong way. Government should consider limitation for implementation of freedom of expression as one solution to stabilize our life.

Any comments will be fully appreciated. Thanks

Original article click here

Coruption Watch

Entah saya yang jarang nonton koran dan baca tv, atau memang kasus dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat Kaltim sudah mulai secara teratur ditelan bumi? Hanya ingin mengingatkan (beberapa anak saya yakin kurang notice terhadap masalah ini) dengan menampilkan beberapa berita yang semoga tetap membuat kita awas terhadap pejabat Kaltim yang nakal-nakal. Semoga kita bisa berbesar hati menerima kenyataan jika idola kita memang busuk, jangan mempermalukan diri sendiri dengan menghajar wartawan atau melakukan cap jempol darah (hati-hati kena HIV loh). Bisa-bisa itu jadi bukti kuat bahwa kita juga terlibat (ho ho ho makanya hati-hati menerima beasiswa dari pejabat, bisa hutang budi dibayar nyawa).



Kalla Pasang Badan, Kali Ini Bela Syaukani

2007 - Seperti halnya PDIP, satu per satu tokoh Partai Golkar juga rontok oleh kasus korupsi. Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani Hassan Rais yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/3) malam, adalah orang kelima Partai Golkar yang tersandung kasus korupsi.Penahanan Bupati Kutei Kartanegara, Syaukani Hassan Rais oleh KPK, membuat Wakil Presiden (Wapres) yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) kaget.

Dan seperti dalam kasus yang menimpa tokoh Golkar, yakni Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dalam kasus korupsi hak guna bangunan (HGB) tanah Hotel Hilton, JK kali ini pasang badan lagi. JK langsung menggelar wawancara di kediamannya di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, dan menegaskan akan membela serta mem-back up Syaukani yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

"Saya merasa prihatin sekali. Golkar sebagai organisasi, akan membantu kadernya sesuai proses hukum," kata JK kepada wartawan, Jumat (16/3) malam.

Pernyataan JK itu diungkapkan tak lama setelah KPK menjemput Syaukani secara paksa di rumah dinasnya di Jl Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu, Bomer Pasaribu, Sabtu (17/3) juga menegaskan bahwa partainya tetap akan mengusung Syaukani sebagai calon Gubernur (cagub) Kaltim. "Tentunya, partai akan memperhatikan dinamika yang berkembang atas penahanan ini. Kebijakan partai akan disesuaikan dengan perkembangan mutakhir. Jadi, tidak serta merta peluang beliau (Syaukani) untuk maju dalam pilgub ditiadakan begitu saja," jelasnya.

"Golkar akan menyiapkan tim hukum untuk membela beliau. Apalagi Pak Syaukani itu ketua DPD Golkar Kaltim. Prinsipnya, sebelum ada vonis, kami tak akan berubah sikap terhadapnya, kita akan bela dengan segala kekuatan yang ada," jelas Bomer.Syaukani Hassan Rais adalah tokoh Golkar kelima yang terbidik kasus korupsi. Empat tokoh Golkar sebeluumnya adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darusaalam Abdullah Puteh pada 11 April 2005 lalu divonis penjara 10 tahun oleh PN Jakarta Selatan karena terbukti terlibat kasus korupsi pembelian dua helikopter PLC Rostov jenis MI-2 senilai Rp 12,5 miliar. Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi SH. Tokoh Golkar ini pada 7 Nopember 2006 diberhentikan sementara dari jabatan gubernur setelah dinyatakan sebagai tersangka (6 Februari 2006) oleh Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) dalam kasus korupsi pemanfaatan tanah negara di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta, yang merugikan negara Rp 1,9 triliun. Penetapan tersangka Ali Mazi bersamaan dengan pengenaan status yang sama kepada Direktur Utama PT Indobuildco, Pontjo Nugro Susilo Sutowo. Ali Mazi adalah pengacara dan politikus. Terkait penahanannya, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla saat itu juga membela dan pasang badan untuk kadernya itu, namun gagal. Gubernur Kaltim (non aktif) Suwarna Abdul Fatah. Ia terlibat kasus pencanangan lahan sejuta hektare kelapa sawit di Kalimantan dengan kerugian negara Rp 346,8 miliar. Pada 19 Maret 2007, KPK memboyongnya ke Rutan Mabes Polri, dan Jaksa KPK menuntut Suwarna tujuh tahun penjara.

Suwarna, dalam pilgub Kaltim 2003, saat itu adalah calon yang diusung oleh Partai Golkar. Ia berpasangan dengan Yusnalis Ngayoh. Pasangan yang dicalonkan Golkar ini saat itu mendapat 24 suara dari 45 anggota DPRD Kaltim. Bupati Dompu (Nusa Tenggara Barat), Abubakar Ahmad. Ia ditahan KPK pada 16 Juni 2006, jaksa KPK menututnya dua tahun enam bulan penjara (16 Januari 2007) dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan penggunaan dana tidak tersangka APBD 2003-2005 sebesar Rp 3,5 miliar. Abubakar Achmad adalah bupati Dompu terpilih tahun 2005-2010. Kasus ini muncul ketika menjelang pilkada di Dompu. Saat itu lawan politiknya melaporkan Abubakar telah menggunakan surat keterangan palsu terkait statusnya menjadi pengurus DPD Partai Golkar di Jakarta Selatan periode 1993-1998. Berbekal surat itu pula, kemudian Abubakar terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar DPD Dompu.

Pengamat politik dari UI, Arbi Sanit mengatakan, penahanan sejumlah kepala daerah bisa dikatakan ada kepentingan politis apabila partai tempatnya bernaung berjuang mati-matian membelanya. Misalnya pada kasus Bupati Syaukani Hassan Rais yang dibela Partai Golkar. "Kalau yang membela partai, tentu ada dampak politisnya. Tapi kalau yang membela pengacara biasa, tidak akan ada dampak itu," kata Arbi kepada Surya, Sabtu malam. Ia juga menjelaskan, bahwa sangat wajar apabila tokoh yang ditahan kebanyakan kader Golkar dan PDIP. Pasalnya, merekalah yang sebelumnya berkuasa. Kebetulan baru sekarang pemerintah melalui KPK berani mengungkap kasus-kasus korupsi yang sebelumnya tak tersentuh. Itu pun, lanjutnya, KPK dalam mengungkap kasus korupsi masih ekstra hati-hati. Mereka tak ingin terjebak kepentingan politis.

(sumber: Harian Surya)

UPDATE
(Baru diposting sudah ada yang nanya, "memangnya Syaukani tuh korupsi apa sih??" ck ck ck kemana ajaa)



Saukani diduga korupsi dalam penggelembungan ongkos studi kelayakan Bandara Loa Kulu yang merugikan negara Rp 3 miliar dan pembebasan tanah bandara Rp 15 miliar. Ia juga diduga menyalahgunakan dana bantuan sosial sebagai dana taktis Rp 7,75 miliar serta upah pungutan dana perimbangan negara dari sektor minyak dan gas Rp 15 miliar. Lengkapnya baca di sini.

Korupsi lainnya: ini baru sedikit loh
Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat GA-8 Airvan
di Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Perkembangan Penanganan Kasus-Kasus Korupsi di Kalimantan Timur

WA. Wibowo
Anak Balikpapan yang sudah pindah ke DIY
Manajemen Informatika Akakom Yogyakarta

Siaga Bencana Longsor

Courtesy of MetroTv

Just spreading the news...

Ada angin ada hujan, maka terjadilah bencana tanah longsor di Balikpapan. Seperti yang sudah diberitakan media massa, longsor terjadi Sabtu (1/9) pukul 06.00 WIB. Selain menelan korban jiwa (5 orang tewas), dan merobohkan rumah-rumah penduduk, bencana ini juga menyebabkan ruas Jalan RE Martadinata putus dan membentuk jurang selebar 60 meter. Tidak kurang (bisa lebih) dari 118 kepala keluarga terpaksa pindah dari wilayah tersebut.

Menurut media lokal Balikpapan (apalagi kalo bukan tribun ma the post), Pemkot Balikpapan bertindak cepat dengan segera mengevakuasi warga korban bencana ke tempat penampungan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Balikpapan (tapi katanya temanku banyak juga yang ngungsi di mushola-mushola). Nah, tapi seorang bapak yang berbicara pada wartawan (ku dengar namanya Mukmin Faisal) mengeluhkan distribusi bantuan yang tidak merata. Banyak pengungsi di langgar-langgar yang belum dapat makanan dan pakaian. Sepertinya karena jarang terkena bencana (alhamdulillah sih) koordinasi di Balikpapan jadi payah.

Selain itu, dampak dari bencana ini otomatis lalu lintas jadi tidak lancar. Sejak hari Senin (3/9) sudah ada traktor di TKB (tempat kejadian bencana) yang katanya akan digunakan untuk membangun jembatan sementara. Tapi karena hujan turun terus (dan mengakibatkan longsor-longsor kecil), si supir traktor hanya duduk-duduk minum kopi.

Untuk pembangunan setelah longsor, Pemkot Balikpapan akan mengucurkan dana bantuan. Walikota Balikpapan, Imdaad Hamid memperkirakan besar dana penanganan infrastruktur akibat longsong Rp 59,2 miliar. "Dana cadangan bencana hanya Rp 3,6 miliar. Sisanya meminta bantuan Kalimantan Timur dan pemerintah pusat," katanya di Tempo Interaktif.

Pemprov Kaltim juga memanggil tim ahli dari ITS untuk meneliti penyebab terjadinya tanah longsor tersebut. Tim yang beranggotakan empat orang ini terdiri dari ahli-ahli yang kompeten di bidangnya. Yaitu ahli konstruksi beton Udman Hanifa, ahli Drainase Umboro Lasminto, ahli konstruksi tanah Suwarno, ahli Kondisi Lingkungan Ari Dipareza.

Menurut Mudji Irmawan, selaku pembentuk tim, bencana itu terjadi akibat curah hujan deras di wilayah Kalimatan Timur. Meningkatnya curah hujan berimbas pada pertambahan volume sungai sehingga aliran arus sungai membesar. Selain itu, longsor merenggut korban jiwa akibat kurang fahamnya masyarakat terhadap tanda-tanda teknis sebelum bencana.

Sekalinya Balikpapan masuk tv, pasti karena bencana, atau di buser, sergap, patroli dan sejenisnya...

PA. Ningtyas
Anak Balikpapan
SMAN 5 Balikpapan

Stop Complaining People!

Jadi sebenernya yang di tuntut apa? Listrik, Monoreal, perbaikan perekonomian di Kalimantan? Internet? Doh semua tuntuan kita tuh ya cuma bakal dicukein dan kalo pun di gubris cuma sedikit. Kalo kita-kita mau menuntut adanya perubahan terhadap kaltim (mungkin bukan orang kaltim aja yang ngerasa ada yang salah, daerah lain juga), berharaplah terjadinya perang dan kita dijajah, atau adanya perubahan sistem dari demokrasi ke komunis seperti Rusia. Yups terdengar kejam memang, tapi memang begitu.

Percaya ga sih keadaan yang tidak stabil adalah gimana dunia bekerja, unstable lah yang memberi loe-loe pada makan, unstable lah yang buat Indonesia merdeka juga, unstable lah yang buat pejabat-pejabat makin gendut dan banyak dosa. Ngarapin sesuatu yang stabil sama aja juga ngarapin ga ada kehidupan. Wartawan hidup dari ketidakstabilan, begitu juga bokap-bokap loe pada, dan dalam suatu kondisi unstable ada orang yang harus dan pasti dan mesti dirugikan, ini pasti, loe ga bisa bawa semua menjadi bener dan stabil, apalagi di Indonesia yang punya tingkat variansi yang tinggi.

Variansi yang ada di negara kita terlalu tinggi, sebenarnya tingginya variansi tersebut sangat bagus jika didukung oleh tingkat pengertian dan pendidikan yang tinggi, tapi ini ga! Indonesia punya variansi yang tinggi dengan tingkat ketololan dan kebodohan yang sangat tinggi. Variansi yang di maksud bukan beragam suku jenis lho ya, tetapi beragam tujuan, maksud, dan keinginan. Variansi yang ada harus di tekan dan diturunkan, bagaimana caranya? seriously gw ga tau.

Berbicara ttg Indonesia sama aja bicarain sesuatu yang busuk dan hancur, sekuat apapun tenaga hanya akan ikut hancur juga, trus apa dunk yang bisa kita lakuin secara tahap kita cuma bisa ngemeng doank tapi kita juga pengan melakukan perubahan dan ga ikut arus banget lah? ada sih nurut aku beberapa yang bisa kita lakukan, Loh koq malah ngasi gini bex, bukannya cerita2 ekonomi kaltim, LPG, atau apalah, soalnya nurut gue, yang kita lakukan dengan berpendapat ini percuma dan buang-buang tenaga, apalagi berpendapat tentang daerah, kaltim misalnya. Bayangin ya, suatu masalah yang terjadi di Ibukota aja, pemerintah dengan tega menyuekin apalagi di daerah yang cuma demo-demo doank, tinggal dilempari uang 50.000 trus di suruh beli cendol dah pada diem. Ga usah jauh-jauh, Lavindo, gimana tuh penyelesaian? beres ga? bayangain orang-orang yang kena korban udah nuntut ampe datang kesana, ada yang ampe nangis-nangis bilang ini lah bilang itu lah, tapi apa? emang ada tanggapan yang cukup berarti dari pemerintah? GA!!!, lahhh kita? mau nuntut apa? Kaltim di perhatiin? Bencana kek gitu aja pemerintah cuek apalagi masalah kita, terkadang gw mikir orang tolol yang ngomong "ahh dah bisa makan aja sukur ga usah ribut deh" bener juga klo diliat dari sisi ini. Sapa yang di untungkan dengan terjadi hal2 kek gitu, media massa, yang ujung2nya punya orang2 gedean di pemerintahan juga.

Menanggapi pernyataan “kenapa ga ada orang2 baik dan berpikiran bener kek kita2 yang masuk ke dunia pemerintahan?”. Oke, gini, ketika orang belum nikah terutama cowok ngeliat pasangan yang udah nikah dia pasti bilang, duh enaknya ya udah nikah, tukang becak bilang duh enak ya tukang ojek ga perlu ngayuh-ngayuh kek gw, dst dst. Intinya kita bisa ngomong kek gitu karena kita blum dapatkan itu, kita pikir orang-orang di pemerintahan itu tolol-tolol dan tidak bisa berpikiran kek kita gitu? padahal dulu mereka juga gw yakin orang-orang kek kita, yang ketika masuk ke dalam situ tidak bisa berbuat apa-apa juga, melawan hancur, tereak-tereak juga ga terlalu di gubris, banyak omong cepet mokat [menurut penelitian kompas hehehe]. Jadi jangan pikir dengan kita nantinya yang berpikiran sekarang seandainya ntar masuk pemerintahan bisa melakukan something, GA!!!! lo mikir gitu sekarang karena blum jadi itu. Coba tanya suami-suami, enak ga udah nikah? jawabannya GA!! Rata-rata sih.

Okeh ini pendapat kasar, katakanlah tereak-tereak kita dan blog kita di dengarkan oleh pemerintah, trus daerah laen juga ntar bakal kek kita tereak-tereak dan ga didengar dan di cuekin, trus apa kita peduli ama mereka? pastinya ga donk, klo kaltim udah maju ya udah persetan dengan yang laen, urus aja kek kita dulu tereak ampe di denger.

Oke oke ini ada beberapa yang nurut pikiran tolol gw yang masih bisa kita lakukan secara kita masih tahap ngemeng dan ngemeng dan terkadang bisa lah lempar-lempar batu kecil dikit ke pemerintah. Intinya jgn terlalu terpikirkan pemerintah yang sekarang, klo kita udah ngerasa kita bener dan bisa berpikir bener, sekarang yang penting ajak orang-orang yang di bawah dan yang bakal menjadi pemimpin indonesia untuk berpikir bener, contoh : anak-anak kita dan orang-orang yang tidak tau, trus apa yang perlu diajarkan ke mereka :

HAM harus di ganti dengan KAM
ntah kenapa HAM terkadang selalu menjadi senjata untuk orang-orang indonesia. Orang-orang indonesia yang udah pada dasarnya malas dan cuma bisa ngomong malah disuruh dan dikasi untuk menuntut HAK. Kalo dulu itu Soekarno dan Hatta menuntut hak-haknya dulu, maka Indonesia ga akan merdeka, mereka adalah orang-orang yang masuk ke jenis melawan arus, yang akan di cap pahlawan klo berhasil, dan di cap orang aneh kalau gagal. Setuju sama Fery, udah ga ada yang mendahulukan kepentingan umum atau bersama, yang ada sekarang hanya kepentingan individu atau golongannya. Bukan berarti nyruh jadi kek sukarno, dan juga bukan berarti kek JF.kennedy bilang "jgn tanya apa yang bisa negara berikan ke kamu blablabla anjing", BUKAN!!!. Intinya tunaikan lah dulu kewajiban mu dan dapatkan hakmu, banyak sih yang udah bilang kek gini, tapi luar biasa sulit realisasinya.

BUDAYA
Didik anak2mu supaya tidak menjadi seperti mereka2 yang sekarang di pemerintahan, merekalah nanti yang bakal menjadi penerus. Budaya disini sangat luas, masalah ga korupsi, agama, tatakrama, dan pendidikan juga termasuk kedalam budaya.

HATI NURANI
Banyaklah melatih hati nuranimu, karena semua masalh yang timbul di dunia ini pasti karena maslah hati, sekolahkan hatimu yang sekarang mungkin masih SD sampe menjadi S3 atau profesor, kemudian ajarkan kepada generasi berikutnya.

isi di atas tidak bermaksud menggurui atau sotoi, cuma pikiran tolol yang ada di gw, silahkan post2 trus masalah kek gini, dan omongkan trus, mudah2an ada hasilnya dan berguna. Jaya Indonesia, yeahhhhhhh.

A. Subrata aka Bobex
Anak Balikpapan yang sudah pindah ke Bandung
Teknik Informatika STT Telkom

Merubah Bangsa?

Siapa yang bersedia mampus di tangan bangsanya sendiri? Mau jadi pemimpin habis mata sembab, dihina2, mana ada yang mau.. Lha wong pendaftaran jadi Gubernur DKI sampe mepeeeet waktunya ngga ada yang nongol2 buat nyalonin diri.

Lagian kalo mau jadi pemimpin bangsa itu kita musti utang budi, utang, duit dimana2! Meskipun utang duit itu ngga riil. Misalnya nih, kalo mau jadi presiden eh salah mau jadi gubernur aja deh ngga usah jauh-jauh.. Banyak banget biaya yang kita perluin! So, pasti kita cari promotor2. Orang2 yang banyak kepentingan dengan aset bangsa ini mulai deh dengan senang hati menjadi promotor salah satu calon pemimpin. Mendukung dengan segudang kocek yang dia punya. Kalo si pemimpin udah berhasil mencapai cita2nya, tinggal dia nagih utang budi. Itulah yang bikin banyak pejabat mendahulukan kepentingan bersama bahkan perseorangan daripada kepentingan publik. Ya karena utang budi itu tadi!

Akhirnya si pemimpin sibuk mengamati aset mana aja yang bisa dijadikan penutup modal kampanye dia.

Tapi merubah bangsa itu ngga hanya dengan menjadi pejabat. Ada cerita dari negeri Bangladesh. Kalo ngga salah namanya Muhammad Yusuf atau siapa gitu.. lupa gw..

Nah dulu Bangladeh ini adalah salah satu negeri yang termiskin! Disana kebanyakan penduduk berpenghasilan rendah. Akhirnya beliau menciptakan sistem, gw lupa istilahnya kira2, lend your 10 dolar. (jumlah pastinya gw lupa, hanya beliau menghitung2 jumlah tersebut kira-kira seperti kebutuhan 1 hari yang kita perlukan).

Nah dia uji coba melalui mahasiswanya. 10 dolar dari uang saku mereka digunakan sebagai modal. mereka datang ke desa2. setiap satu orang meminjamkan 10 dolar yang mereka miliki kepada orang lain. Nanti setelah beberapa waktu orang tersebut mengembalikan 10 dolar, tapi dengan catatan si peminjam telah memiliki uang lebih dari 10 dolar.

Jadi intinya si Muhammad ini mengembangkan KUK ala syariah. Ngga banyak kan modalnya. Dia cuma memberikan 10 dolar! Secara setiap hari kita cuma butuh 10 dolar buat hidup!

Dalam beberapa tahun KUK syariah si dosen itu, membesar! Banyak keluarga yang tertolong dari program tersebut. Nah, merubah bangsa ga harus butuh modal segede buat iklan di tipi kan?

Kita bisa mulai dengan membuka lapangan kerja kecil-kecilan. Tanamkan kepada karyawan yang bekerja pada kalian untuk tidak selamanya menjadi karyawan kalian. Mereka harus bisa membuka usaha sendiri. Bantu, baik dengan teori maupun dengan modal. Kembangkan mereka. Meskipun kita malah menjadi banyak pesaing, pastilah rejeki itu ngga pernah sejalan sama teori matematika! Rejeki akan semakin banyak kalo kita bagi ya kan?

Emang sih sekarang kita masih pada tahap ngomong doang, tapi kalo ngga diomongin kayak gini, mana bisa kita tau bahwa di kepala teman-teman kita yang urakan ini terdapat ide-ide yang kayak berlian?!

Buat yang gak suka, yah di semangat positif itu pasti ada aura negatif yang nongol, biar satu...

A. Atmaraga
Anak Samarinda
Teknik Industri STT Telkom

Solusi Banjir?

Banjir di Balikpapan

Well, emang banyak banget kalau kita telusuri satu-satu kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh pemda kita... Mungkin gw cuma bahas dari segi ke ilmuan gw aja, karena yang lain-lain gw ga ngerti..

As we know.... beberapa hari kemaren balikpapan kebanjiran seperti yang diberitakan oleh media massa begitu pula tenggarong (bulan lalu) dan sekitarnya. Yah mungkin secara tidak langsung udah merusak biosfer wilayah tersebut.

Coba Kita renungkan dulu..........

Menurut gw yang terjadi adalah:
1. Ilegal loging (klasik)
2. TAmbang batu bara tanpa reklamasi ( klasik )

Kalu berikut ini menurut kalian gmn :
Pemda belum memiliki data spasial yang mampu menunjang inventarisasi kekayaan SDA yang udah dikeruk sana-sini, (emang mereka udah kepikiran apa) gw pernah nanya di tempat gw KP "kebanyakan birokrasi memandang sebelah mata mengenai hal ini mereka itu orang bodoh yang sok tau". Padahal teknologi geospasial tuh dah berkembang pesat yang mampu memberikan evaluasi dan analisis terhadap segala sesuatu yang sifatnya keruangan (spasial). Kalu udah ada yang beginian menurut gw "halah masalah banjir doang ", artinya apa hal-hal tersebut bisa dicegah?

Tinggal kita aja mau gak memperhatikan masalah ini (terutama Bapeda dan segala macem nya lah). Ntar dah kalu gw lulus... tau dah ni kapan...

J. Santoso
Anak Samarinda
Teknik Geodesi ITS